peraturan tentang pelayanan publik. Berlaku. peraturan tentang pelayanan publik

2022/No. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. U. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek seperti definisi, prinsip, mekanisme, dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 357); 9. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di. 3. 22. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Umum. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. id : 36 hlm. T. Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tipe Dokumen. UU No. 5. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang. 2. pelayanan publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2O2O TENTANG AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal LC4 a t (4), Pasal 1O8, dan Pasal 109 ayat (4) Undang. Pasal 9 (1) Setiap barang yang diangkut melalui PenyelenggaraanUndang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMENu0002KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. U. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas. Judul. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 18, BN. Tujuan Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. BN. Peraturan Perundang-undangan. Judul. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN-2 - Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara. 1050, PERATURAN. sop pelayanan publik. id : 8 hlm. (2) Penyelenggara . peraturan ini mengenai perubahan ketiga atas pergub Jatim nomor 137 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. U. ABSTRAK: Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta asas tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan pedoman tentang. pedoman-pelayanan publik. T. 324, jdih. TATA RUANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. Sembunyikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Judul. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. kemdikbud. 1015, jdih. go. BN. Profil. Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. 23. 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 148/M. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021/No. Undang-undang No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. dll 1. Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. . FULL TEXT. 2009 tentang Pelayanan Publik. a. data dan informasi; b. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 10 (1) Pelaksana penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Unit Kerja. E. PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap. PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL 1. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara. UU. Pemerintah Provinsi. 215, TLN No. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang pelayanan publik. 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; l. PP 96/2012 tentang Pelaksanaan UU 25/2009 3. Permen PAN $ RB No. id : 30 hlm. KETENTUAN SANKSI 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang. - 11 - Bagian Kelima Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 13 (1) Informasi Publik yang. go. Judul. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. ABSTRAK:. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Peraturan BPOM No. Prinsip Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. isi 17 halaman, lampiran 2 halaman. Muara Teweh (ANTARA) Bupati. Sosialiasi tentang pelayanan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; b. Tipe Dokumen. 91, BN. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);ABSTRAK: a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik. Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan asas, penyelenggaraan pelayanan publik, pembina, organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik, hak, kewajiban dan larangan, sistem pelayanan terpadu, peran serta masyarakat, kerahasiaan dokumen, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan penutup. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik ABSTRAK: a. -Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Publik di. pelayanan-publik. 18 Halaman. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas e-services di unit pelayanan publik setiap. a. tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentangPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tahun. Perwakilan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. ” Menurut undang-undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam jurnal (Susanti, 2014). 17, BN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 13. Tanggal Pengundangan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik, pengaduan dan penangaanan pengaduan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. -Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud. Artinya, tahun ini UU tersebut telah berulang tahun ke-11. audiensi; d. tentang pelayanan publik. id : 7 hlm. Beranda. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6. terwujudnya kepastian hukum tentang hak. 2020. Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan peraturan perundang- undangan di daerah yang mengatur mengenai. BAB I. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Hari adalah hari kerja. Permendagri No 100 Th 2018. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pelayanan publik, perlu dilakukan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15. 1715, jdih. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. 23, BN. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh: a- pengawas internal dan; b. 7. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. 04. 1419, peraturan. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dokumen Hukum. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; Mengingat : 1. Pengertian Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Undang -Undang Nomo r 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman. Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelayanan publik, sehingga perlu diganti; Standar Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 821/ 22. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentangTahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelengara Pelayanan Publik, baik yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan,. 6 Drt. E. rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. id: 3 Hlm. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 15 September 2021. Nomor Tambahan. PP NO 96 TH 2012 - PELAKSANAAN UU NO 25 TH 2009 PELAYANAN PUBLIK. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang professional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan perkantoran; b.